PADANG — Dampak musibah banjir yang melahirkan kerusakan di sejumlah titik di Kota Padang pada 3 Agustus 2026 lalu mendapat perhatian serta atensi serius dari pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.

Kepedulian dan langkah tanggap darurat tersebut mengemuka dalam agenda audiensi antara Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta jajaran anggota tim di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026).

Usai melaksanakan audiensi strategis di kediaman resmi, Satgas PRR bersama Wali Kota Padang dan jajaran langsung turun tangan meninjau sejumlah lokasi yang mengalami dampak terparah akibat terjangan banjir.

Adapun titik peninjauan lapangan meliputi kawasan Lapau Munggu di RT 01 dan RT 02 RW 06, serta kawasan Guo di RT 03 RW 06 yang berada di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Selain itu, rombongan juga meninjau kawasan strategis By Pass Air Pacah di Kecamatan Koto Tangah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan secara terbuka kondisi riil di lapangan kepada tim pusat. Ia menyampaikan bahwa bencana banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian susulan yang cukup signifikan, menyusul musibah bencana hidrometeorologi sebelumnya yang melanda Kota Padang pada November 2025 lalu.

Fadly menegaskan, rentetan kejadian ini membuktikan masih terdapat sejumlah titik rawan di wilayahnya yang membutuhkan intervensi dan penanganan komprehensif dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu segera diperbarui dan disesuaikan agar mampu mencakup seluruh kawasan yang terdampak secara menyeluruh demi keamanan jangka panjang masyarakat.